Pulau Bawean, sebuah pulau yang secara geografis terletak di laut Jawa dan secara administrasi di bawah pemerintahan Kabupaten Gresik. Akses ke pulau Bawean termasuk sulit, karena saat ini hanya bisa dicapai menggunakan kapal dari pulau Jawa, yang terkadang terkendala faktor cuaca.
Secara umum, infrastruktur di pulau Bawean masih jauh dari kata cukup, padahal pemerintah kabupaten Gresik sedang gencar mempromosikan pulau Bawean sebagai salah satu destinasi wisata yang tentu saja dapat meningkatkan pendapatan daerah, hal ini sebaiknya diiringi dengan peningkatan sarana dan prasana yang dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut. Salah satu Infrastruktur yang sangat penting dan butuh perhatian adalah di bidang Kesehatan.
Baik, kita fokus ke masalah kesehatan di pulau Bawean. Pertama, kami ingin mengapresiasi pemerintah yang telah mendirikan sebuah bangunan rumah sakit tipe D di pulau Bawean dengan dana puluhan milyar rupiah. Namun sangat disayangkan gedung yang telah diresmikan sejak akhir tahun 2014 ini belum dioperasionalkan sebagai RSUD hingga saat ini, tetapi hanya digunakan sementara oleh upt puskesmas Sangkapura untuk operasionalnya selama belum memiliki gedung sendiri untuk operasionalnya. Harapan kami mewakili masyarakat Bawean, semoga RSUD yang ada di Bawean segera dioperasionalkan supaya masayarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.
Selain rumah sakit, keberadaan Puskesmas sangat penting sebagai sarana kesehatan dasar bagi masyarakat yang mempunyai tugas dan peran dalam meningkatkan kualitas masyarakat melalui program promotif (mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan), preventif (melakukan tindakan pencegahan terjadi suatu penyakit), dan tidak hanya menekankan kuratif (penyembuhan). Berdasarkan survei penulis selama satu minggu saat pulang ke pulau Bawean, tepatnya di kecamatan Sangkapura banyak yang butuh perbaikan dan peningkatan, mungkin hal serupa juga berlaku di kecamatan Tambak. Hal-hal tersebut antara lain :
- Belum memadainya sarana dan prasarana kesehatan dasar yang berkualitas
Sarana pelayanan keaehatan di Bawean jumlahnya sangat sedikit, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Sarana kesehatan yang dikelola oleh pemerintah hanya terdiri dari 1 RSUD tipe D yang hingga saat ini belum dioperasionalkan, 1 puskesmas induk dan beberapa puskesmas pembantu di masing-masing kecamatan, serta beberapa sarana kesehatan yang dikelola swasta maupun pribadi (yang legal dan illegal/tidak dilengkapi persyaratan atau surat izin yang dikeluarkan dinas kesehatan).
Berdasrkan jumlah penduduk, sebagai contoh di Kecamatan Sangkapura, dengan jumlah penduduk lebih dari 70000 jiwa, jumlah sarana kesehatan yang dikelola pemerintah hanya terdiri dari 1 puskesmas induk dan beberapa puskesmas pembantu masih kurang karena idealnya satu puskesmas induk melayani 30000 penduduk. Melihat jumlah penduduk, topografi dan luasnya wilayah kerja UPT Puskesmas Sangkapura kami menilai kurang efektif, dan seharusnya Kecamatan Sangkapura memiliki 2 puskesmas induk dan beberapa puskesmas pembantu pada wilayah kerja masing-masing. Hal yang sama mungkin berlaku di kecamatan Tambak.
Sebagai perbandingan, di kecamatan Depok kabupaten Sleman, DIY tempat penulis sebelumnya berdomisili memiliki 3 puskesmas induk dan beberapa puskesmas pembantu di tiap unit puskesmas padahal di kecamatan tersebut juga terdapat banyak sarana keaehatan yang dikelola pemerintah, swasta dan pribadi. Di Kabupaten Gresik daratan, penulis juga menjumpai banyak saran kesehatan termasuk puskesmas (yang mungkin telah menyesuaikan dengan rasio jumlah puskesmas dan jumlah penduduk).
Berdasrkan jumlah penduduk, sebagai contoh di Kecamatan Sangkapura, dengan jumlah penduduk lebih dari 70000 jiwa, jumlah sarana kesehatan yang dikelola pemerintah hanya terdiri dari 1 puskesmas induk dan beberapa puskesmas pembantu masih kurang karena idealnya satu puskesmas induk melayani 30000 penduduk. Melihat jumlah penduduk, topografi dan luasnya wilayah kerja UPT Puskesmas Sangkapura kami menilai kurang efektif, dan seharusnya Kecamatan Sangkapura memiliki 2 puskesmas induk dan beberapa puskesmas pembantu pada wilayah kerja masing-masing. Hal yang sama mungkin berlaku di kecamatan Tambak.
Sebagai perbandingan, di kecamatan Depok kabupaten Sleman, DIY tempat penulis sebelumnya berdomisili memiliki 3 puskesmas induk dan beberapa puskesmas pembantu di tiap unit puskesmas padahal di kecamatan tersebut juga terdapat banyak sarana keaehatan yang dikelola pemerintah, swasta dan pribadi. Di Kabupaten Gresik daratan, penulis juga menjumpai banyak saran kesehatan termasuk puskesmas (yang mungkin telah menyesuaikan dengan rasio jumlah puskesmas dan jumlah penduduk).
- Masih kurangnya kuantitas, kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia di bidang kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan di kecamatan Sangkapura apabila dibandingkan dengan rasio penduduk masih sangat kurang. Rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk di kecamatan Sangkapura adalah sebagai berikut
a. Rasio dokter spesialis, idealnya sebanyak 6 orang per 100.000 penduduk. Namun, di Kecamatan Sangkapura tidak ada seorang pun dokter spesialis, semoga setelah pelayanan RSUD tipe D yang ada di pulau Bawean dimulai, beberapa dokter spesialis dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masayarakat di Bawean
b. Rasio dokter umum, idealnya sebanyak 40 orang per 100.000 penduduk. Namun, jumlah dokter umum yang ada di kecamatan Sangkapura sangat jauh dari kata Ideal karena saat ini di kecamatan Sangkapura jumlah dokter umum yang ada kurang dari 10 orang. Harapannya, Dinas Kesehatan menambah jumlah dokter di pulau Bawean dengan cara membuka PTT daerah ataupun PTT nasional bagi dokter umum. Solusi lainnya adalah, putra Bawean yang telah menempuh pendidikan dokternya ditarik kembali ke daerah asal, pulau Bawean dengan gaji dan insentif sesuai kategori daerah terpencil maupun sangat terpencil
c. Rasio dokter gigi, idealnya sebanyak 11 orang per 100.000 penduduk. Namun, jumlah dokter gigi yang ada di kecamatan Sangkapura saat ini sangat jauh dari kata Ideal karena saat ini di kecamatan Sangkapura jumlah dokter gigi yang ada hanya dua orang, total di pulau Bawean hanya 4 dokter gigi. Harapannya, sama seperti dokter umum ada penambahan dokter gigi baik melalui PTT nasional dan daerah. Solusi lainnya adalah menarik dokter gigi asal Bawean untuk kembali ke pulau Bawean dan memberikan pelayanan di tanah kelahirannya, termasuk saya sendiri.
d. Rasio Tenaga kesehatan masyarakat dan sanitasi lingkungan pun sama, idealnya masing-masing sebanyak 40 orang per 100.000 penduduk. Namun yang ada saat jauh dari kata cukup
e. Rasio ahli gizi idealnya sebanyak 20 orang per 100.000 penduduk, namun yang ada saat ini sangat kurang.
Kesimpulannya, Kecamatan Sangkapura dan umumnya pulau Bawean sangat membutuhkan penambahan tenaga kesehatan yang cukup banyak.
- Belum optimalnya pembekalan kesehatan bagi masyarakat
Berdasarkan survey yang saya lakukan ke kantor kecamatan, kantor desa yang terdapat di sekitar puskesmas Sangkapura, ketidaktersediaan kader sehat tingkat kecamatan dan desa, serta minimnya penyuluhan atau pembekalan kesehatan bagi masyarakat di tingkat desa maupun dusun menyebabkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan termasuk kurang. Pada dasarnya, Pembekalan pengetahuan kesehatan kepada masyarakat merupakan tanggung jawab Puskesmas sehingga dengan memberikan pengetahuan kesehatan kepada masyarakat (edukatif dan promotif kesehatan) dapat menyadarkan masayarakat dan melakukan pencegahan (preventif). Namun yang saya jumpai paradigma yang ada saat ini puskesmas sebagai balai pengobatan (kuratif), saya rasa hal ini yang harus segera dirubah.
Harapannya, semoga dibentuk kader sehat tingkat kecamatan, desa, bahkan dusun yang telah dibekali pengetahuan tentang kesehatan kemudian membantu menyampaikan informasi dan pengetahuan kesehatan yang didapat kepada masyarakat saat pertemuan/pengajian rutin yang dilaksanakan.
Hal serupa yang tidak kalah penting adalah UKS dan UKGS, baik tingkat SD hingga SMA. Berdasarkan survey yang saya lakukan hanya terdapat beberapa sekolah dasar yang memiliki UKS dan bahkan ada dokter kecilnya, semoga sekolah yang lain memiliki UKS dan UKGS yang aktif dan mempunyai pengetahuan kesehatan yang cukup sesuai tingkatannya. Untuk mewujudkan hal ini, Puskesmas, Kecamatan, Desa dan sekolah harus lebih proaktif sehingga pengetahuan masyarakat meningkat dan taraf kesehatan menjadi lebih baik.
Harapannya, semoga dibentuk kader sehat tingkat kecamatan, desa, bahkan dusun yang telah dibekali pengetahuan tentang kesehatan kemudian membantu menyampaikan informasi dan pengetahuan kesehatan yang didapat kepada masyarakat saat pertemuan/pengajian rutin yang dilaksanakan.
Hal serupa yang tidak kalah penting adalah UKS dan UKGS, baik tingkat SD hingga SMA. Berdasarkan survey yang saya lakukan hanya terdapat beberapa sekolah dasar yang memiliki UKS dan bahkan ada dokter kecilnya, semoga sekolah yang lain memiliki UKS dan UKGS yang aktif dan mempunyai pengetahuan kesehatan yang cukup sesuai tingkatannya. Untuk mewujudkan hal ini, Puskesmas, Kecamatan, Desa dan sekolah harus lebih proaktif sehingga pengetahuan masyarakat meningkat dan taraf kesehatan menjadi lebih baik.
- Masih rendahnya cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan Kesehatan
Berdasarkan info yang saya dapat, jumlah penduduk yang telah terdaftar menjadi peserta jaminan kesehatan nasional atau yang terkenal saat ini BPJS kurang dari 8000 penduduk di seluruh pulau Bawean. Saya rasa menjadi peserta jaminan kesehatan sangat penting bagi masayarakat di Bawean, apalagi dengan akan dioperasionalkannya RSUD tipe D. Selain itu, keuntungan yang lain adalah jika di Bawean sudah ada klinik BPJS maupun dokter keluarga, tidak perlu bingung harus periksa kemana karena akan mempunyai seorang dokter khusus.
MInimnya peserta Jaminan Kesehatan Nasional ini mungkin saja dikarenakan cara mendaftar sebagai peserta karena tidak ada kantor cabang BPJS di pulau Bawean. Sebenarnya, untuk mendaftar sebagai peserta BPJS tidak harus mendaftar langsung ke kantor BPJS yang ada di Gresik, namun bisa menggunakan cara yang lebih mudah, yaitu mendaftar via online dengan syarat memiliki rekening yg bekerja sama dengan BPJS, yaitu BRI, Bank Mandiri dan BNI 46. Setelah mendaftar, jangan kawatir belum memiliki fisik kartu peserta, cukup dengan modal nomer BPJS yang anda miliki bisa mendapatkan pelayanan di sarana kesehatan yang sudah bekerja sama dengan BPJS , baik rumah sakit, puskesmas, klinik pratama, maupun dokter keluarga yang ada di pulau Bawean.
- Saya rasa, empat poin di atas adalah hal yang sangat penting bagi pulau Bawean. Harapan saya sebagai salah satu warga bawean semoga hal-hal yang diharapkan dapat terealisasi dalam waktu dekat demi tercapainya Masayarakat bawean yang lebih sehat. (rsy)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar